TUGAS 2

Upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

            Berikut ini adalah beberapa program/upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan :

• Pemerataan dalam pembagian kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas kebutuhan harga pokok.

Maksud dari upaya ini adalah pemerintah harus melakukan upaya dalam menjaga keseimbangan harga pasar, agar daya beli masyarakat tidak merosot atau tidak menurur yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, dan pemerintah harus melakukan upaya agar pendistribusian kebutuhan pokok itu dibagikan secara merata agar tidak adanya peningkatakan harga yang sangat drastis. Yang dapat menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan yaitu ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup karna begitu tingginya harga kebutuhan pokok dan sedikitnya kebutuhan pokok yang ada.

Contoh :

Saat harga beras itu melambung tinggi maka kemampuan masyarakat akan menurun dan pendistrbusian beras itu tidak dibagikan secara merata sehingga menyebabkan timbulnya kenaikan harga tinggi dan menimbulkan masalah kemiskinan baru dalam masyarakat. Karna masyarakat sulit untuk membeli dan mendapatkan beras.

• Meningkatkan pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin

Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi

   hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro

   (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan

   ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi

   masyarakat miskin.

• Memperbaiki Program Perlindungan Sosial]

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

• ·        Meningkatkan keseteraan pendidikan yang berpihak pada rakyat miskin

Program ini berkenaan dengan bidang pendidikan. Tingkat kualitas Pendidikan suata Negara juga salah satu yang mencerminkan kualitas kemiskinan dari Negara tersebut. Pendidikan merupakan hal penting karena tanpa pendidikan maka masyarakat akan hidup diambang kemiskinan. Karena tanpa pendidikan pula maka daya pikir masyarakat dan daya saing masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan akan berkurang dan menyebabkan masyarakat itu tidak bekerja dan tidak memiliki skill apapun untuk melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Jadi, pemerintah harus melakukan pemerataan dalam meningkatkan kesetaraan  pendidikan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Negara ini dan harus memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik untuk masyarakatnya. Contoh program pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan yaitu : pengadaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), dan Wajib Belajar 9 Tahun.

• ·        Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

• Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

• ·        Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

SUMBER :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://pusat-jokbagin.blogspot.com/2012/08/program-pemerintah-dalam-mengatasi.html

http://tnp2k.go.id/kebijakan-percepatan/strategi-percepatan-penangulangan-kemiskinan/sekilas-strategi-percepatan/

http://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/

TUGAS 1

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam perekonomian suatu Negara

1.       faktor tingkat suku bunga

2.       faktor pendapatan per kapita nasional

3.       faktor kestabilan ekonomi suatu Negara

4.       faktor perkembangan teknologi

5.       faktor birokrasi perijinan

6.       faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam

7.       faktor pengaruh nilai tukar

8.       faktor tingkat inflasi

9.       faktor ramalan perekonomian suatu Negara yang akan datang.

10. faktor stabilitas politik dan keamanan

Faktor-faktor penentu pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi

• Faktor Ilmu pengetahuan dan teknologi

Faktor ini sangat menentukan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi di suatu Negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting untuk suatu Negara, apabila suatu Negara memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju maka Negara tersebut dapat dikatakan sangat maju. Dan jika ilmu pengetahuan dan teknologinya sangat bagus maka akan mendorong perekonomian Negara tersebut untuk maju dan berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus diperhatikan dalam perkembangannya karena perkembangan teknologi juga dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

• Faktor SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber daya manusia)

Faktor ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, karena faktor kedua ini harus seimbang apabila tidak seimbang maka  pertumbuhan Negara tersebut akan tumbuh sedikit atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Apabila SDA suatu itu sangat banyak tetapi SDM nya tidak memiliki skill untuk mengelolanya maka SDA itu akan terbuang sia-sia. Dan apabila SDM suatu Negara itu memiliki skill tinggi namun SDA Negara tersebut itu rendah maka pertumbuhan ekonomi nya dapat dibilang hanya sedikit tumbuhnya atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Jadi kedua faktor ini harus seimbang..

• Faktor pola distribusi pendapatan nasional

Faktor ini berkaitan dengan pemerataan pembagian pendapatan nasional suatu Negara, apabila suatu Negara mendistribusikan pendapatannya secara merata maka rakyatnya akan makmur dan tidak ada perpecahan dalam Negara tersebut. Dan juga akan menyebabkan stabilitas ekonomi yang sangat baik. Jadi, bila suatu Negara sangat merata dalam pendistrbusian pendapatan nasional berarti dapat dikatakan Negara tersebut itu sangat maju karena dapat memeratakan pembagian pendapatan nasionalnya.

• Faktor sumber daya modal atau faktor investasi

Yaitu faktor yang mengenai investasi, apabila suatu Negara banyak investornya maka pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut dapat dibilang maju. Karena memiliki sumber daya modal yang sangat besar dan sangat berkembang untuk memiliki daya beli. Apabila investasi suatu Negara itu sangat rendah maka perkembangan dan pertumbuhan perkonomiannya pun akan rendah karena sumber daya modalnya sangat rendah menyebabkan daya beli Negara tersebut pun sangat rendah.

• Faktor Budaya

Yaitu faktor yang mengenai suatu kebiasaan masyarakat suatu Negara dalam menjalankan perekonomiannya, apabila suatu Negara memiliki budaya yang baik dalam menjalankan perekonomiannya maka Negara tersebut juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Dan mencerminkan bahwa dalam Negara tersebut memiliki nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi dan sangat menjunjung tinggi rasa saling menghargai. Faktor ini juga salah yang menyebabkan tinggi suatu investasi pada suatu Negara. Karena para investor sangat menyukai budaya yang baik untuk melakukan investasinya.

• Faktor Produksi

Yaitu faktor yang mengenai tentang kemampuan suatu Negara dalam memproduksi atau membuat suatu barang atau jasa. Jika faktor produksinya sangat tinggi itu berarti Negara tersebut memiliki sumber daya yang sangat baik dan sangat tinggi. Dan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pula pada Negara tersebut. Faktor ini sangat berhubungan erat dengan faktor lainnya seperti : Faktor SDA dan SDM, Faktor sumber daya modal atau investasi. Dan sebagainya.

• Faktor kebijakan suatu Negara

Yaitu faktor yang berkaitan dengan hokum-hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu Negara. Jika suatu Negara memiliki kebijakan yang sangat baik maka Negara tersebut sengat baik dalam pertumbuhan ekonominya, karena apabila kebijakan itu sangat pro dengan masyarakat Negara tersebut dan kebijakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Negara tersebut berarti Negara tersebut dapat dikatakan menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan sebaliknya apabila kebijakan suatu permerintahan Negara buruk maka akan menyebabkan kemerosotan dalam pertumbuhan ekonominya.

Dan berikut ini beberapa contoh faktor-faktor penentu lain dalam pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi :
1.  fundamental ekonomi nasional

2.  cadangan devisa

3.  Hutang Luar Negeri

4.  Sektor perbankan dan rill

5.  Pengeluaran konsumsi

6.  Kondisi Politik, dan stabilitas keamanan

7.  nilai tukar mata uang, dan sebagainya

Sumber :

http://hwira.blogspot.com/2012/04/faktor-yang-mempengaruhi-investasi.html

http://nindiaryanie.blogspot.com/2012/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html